Kartu Sakti Jokowi Tak Berlaku Di Purwakarta
Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi Kriti Kartu Sakti Jokowi
JAKARTA - Setelah dilantik menjadi Presiden, Joko Widodo, melakukan gebrakan. Salah satunya, mengeluarkan kartu “sakti” sebanyak tiga jenis. Yakni, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
JAKARTA - Setelah dilantik menjadi Presiden, Joko Widodo, melakukan gebrakan. Salah satunya, mengeluarkan kartu “sakti” sebanyak tiga jenis. Yakni, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Tindakan Jokowi ini kembali menuai kontroversi di masyarakat. Ada yang mendukung program tersebut karena dinilai prorakyat. Namun tak sedikit juga yang mengkritik karena program Jokowi tersebut hanyalah warisan dari SBY, bahkan ada juga yang menilai KIS buatan Jokowi hanyalah Kartu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang hanya berganti nama.
“Bagi saya ketiga kartu itu tidak berlaku apa-apa di Purwakarta. Kenapa? Karena semua kebutuhan masyarakat di sini soal pendidikan dan kesehatan sudah kami tanggung semua,” tegas pria yang biasa disapa Kang Dedi saat berbincang dengan Okezone, Senin (10/11/2014).
Kontroversi kartu sakti Jokowi ini juga mendapat sindiran dari kepala daerah yakni Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Menurut dia, tiga kartu Jokowi yang selama ini digadang-gadangkan tidak akan berpengaruh apapun bagi masyarakat di Purwakarta. Sebab, upaya pemerintah pusat tersebut sudah tertangani sejak lama oleh Pemkab setempat.
“Bagi saya ketiga kartu itu tidak berlaku apa-apa di Purwakarta. Kenapa? Karena semua kebutuhan masyarakat di sini soal pendidikan dan kesehatan sudah kami tanggung semua,” tegas pria yang biasa disapa Kang Dedi saat berbincang dengan Okezone, Senin (10/11/2014).
Untuk bidang pendidikan, lanjut Dedi, pihaknya sudah mewajibkan dan membebaskan biaya pendidikan kepada seluruh warga Kabupaten Purwakarta selama 12 tahun. Artinya, dari mulai SD hingga SMA warga Purwakarta tidak dipungut biaya sepeser pun.
“Untuk urusan kesehatan juga sudah selesai di sini. Semua warga kita jamin biaya kesehatannya. Bahkan tidak hanya dengan rumah sakit negeri, tetapi juga rumah sakit swasta di Purwakarta bahkan RS Hasan Sadikin di Bandung dan RS Cipto Mangunkusumo di Jakarta,” tandasnya.
Karena itu, Dedi enggan berbicara terlalu banyak terkait upaya pemerintah dengan tiga kartu saktinya. Dia hanya berharap, semua program pro rakyat yang diwacanakan pemerintah dapat terwujud dan mampu mengatasi segala persoalan di tanah air, terutama dalam hal pendidikan dan kesehatan.
“Saya tidak mau berbicara panjang lebar soal itu karena tidak ngaruh. Sebelum pemerintah pusat menggulirkan program itu, kami sudah menjalankannya dan sampai sekarang masih berlangsung,” singkat pria yang kerap berbusana khas Sunda ini. (ded)
