Kemenpan RB Patut Contoh Purwakarta Dalam Reformasi Birokrasi

Kemenpan RB Patut Contoh Purwakarta Dalam Reformasi Birokrasi

(Purwakarta) - Jika saat ini kemenpan RB sedang gencarnya mereformasi birokrasi, semisal saat ini yang menjadi pemberitaan dengan kebijakan pelarangan rapat2 dinas digelar di hotel. Termasuk hidangan makanan menu tradisional untuk acara resmi kenegaraan.

Rupanya, kebijakan ini tak salah jika harus mencontoh kabupaten purwakarta. Ya, kabupaten terkecil di jawa barat ini memang sudah sejak 5 tahun terakhir, Pemerintah daerahnya tak lagi menggelar rapat maupun acara resmi di gelar di HOTEL

dan sejenisnya yang membebankan pada anggaran APBD nya.

Malah Pemkab purwakarta memberlakukan penggunaan gedung miliknya ini bukan hanya untuk kegiatan pemerintahannya, namun juga bisa digunakan masyarakat umum untuk kegiatan resmi semisal LSM, ormas dan sejenisnya. Hanya tidak boleh untuk acara pribadi keluarga seperti resepsi pernikahan.

"di kita juga bukan barang baru jika harus menghidangkan makanan tradisional. Bukan apa-apa, orientasi kita ingin pelaku usaha kecil juga terangkat ekonominya. Ada penghargaan dari Pemerintah.", ujar Dedi Mulyadi, bupati purwakarta saat ditemui disela penyambutan kepulangan kontingen purwakarta pada PORDA XII jabar, di halaman pendopo Pemkab, senin (24/11) pagi.

Tak hanya itu, mereformasi aparaturnya di purwakarta, dedi menyulap apel pagi yang sering digelarnya tiap hari, diganti dengan kuliah budaya setiap awal bulan. Menurutnya, yang dibutuhkan di PNS ini merubah mindset dari birokrasi administratif menjadi birokrasi kultural yang paham dan peka terhadap perubahan pola laku masyarakat dan budayanya.

Mengejar hal itu, selain mengganti apel pagi dengan kuliah budaya, PNS di purwakarta pun dibebaskan seragam kerjanya. Biasanya pakaian khas PNS yang dikenal "baju besi" tak lagi mendominasi di purwakarta.
"Ini penting untuk mensejajarkan abdi negara dengan rakyat sebagai rajanya. Jangan terbalik, PNS seolah jadi raja. Selain itu, dari sisi anggaran, penghapusan seragam PNS ini luar biasa mengurangi beban belanja kantor sekitar 1,5 milyar per tahun, anggaran ini bisa dialokasikan untuk Infrastuktur jalan bagi masyarakat misalkan" pungkas Dedi.

Kebijakan yang dilakukan Pemkab purwakarta dengan menghilangkan seragam wajib PNS, mungkin bisa saja diikuti juga oleh kemenpan & RB yang saat ini digawangi menteri Yudi Crhisnandy yang konsen terus mereformasi birokrasi.

Narasumber : Humas Setda Purwakarta.