Purwakarta Tidak Akan Menambah Jumlah Pabrik
Dari data yang ada, luas kawasan industri di Purwakarta, mencapai 11.403 hektare. Sedangkan, untuk zona industri mencapai 1.030 hektare. Sampai saat ini, luasan lahan industri yang ada semuanya sudah penuh oleh pabrik-pabrik.
Dengan kondisi demikian, tahun depan investor yang akan menanamkan sahamnya terancam tak bisa masuk wilayah ini. Karena, tahun depan sampai seterusnya dipastikan tidak bisa lagi ada penambahan industri.
“Pembatasan industri ini akan mulai pada 2015 mendatang. Hal ini dilakukan, karena lahannya sudah tidak ada,” ujar Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi kepada INILAH.COM, Minggu (23/11).
Dedi mengaku, sampai saat ini pun sedikitnya sudah ada 30 investor yang mengajukan izin lokasi. Namun, pihaknya belum bisa memroses izin lokasi itu. Selain, karena masalah lahan, juga ada problem lainnya. Yakni, investor yang mengajukan izin lokasinya seperti tidak bersungguh-sungguh.
“Makanya usulan izin lokasinya mereka tak kami tindaklanjuti,” jelas Dedi.
Terkait kawasan industri yang ada di wilayah kerjanya, Dedi mengatakan, yang terbesar berada di Kecamatan Bungursari. Bahkan, di kawasan itu berdiri puluhan pabrik-pabrik berskala besar. Mulai dari pabrik yang memproduksi kendaraan sampai pabrik makanan dan minuman.
Sedangkan, untuk zona industri, sebut dia, tersebar di sejumah kecamatan. Seperti, Kecamatan Campaka, Cibatu, Jatiluhur, Babakan Cikao dan Purwakarta. Namun, pabrik yang ada di zona industri, mayoritas merupakan perusahaan garmen, tekstil serta rayon.
Sebenarnya, ada alasan lain pihaknya tidak akan menambah pabrik. Dia berharap perusahaan yang ada di Purwakarta lebih meningkatkan kualitas. Karena, bila kualitasnya bagus, maka diharapkan bisa mendongkrak kesejahteraan buruh serta masyarakat setempat.
Dengan kata lain, pihaknya tidak ingin jor-joran dari sisi kuantitas (banyaknya pabrik). Melainkan, lebih mementingkan kualitas. Pasalnya, dengan banyaknya pabrik ini masyarakat yang paling merasakan dampak negatifnya. Seperti, bila ada kebocoran gas yang berdampak pada keracunan, maka masyarakatlah yang menanggung deritanya.
Tak hanya itu, masalah tahunan yakni UMK pasti bupati yang dibuat pusing. Karena, para buruh selalu berdemo di kantor bupati. Di sisi lain, pajak dari keberadaan industri ini sebagian besar masuk ke pusat.
“Kalau daerah cuma menerima negatifnya saja dari keberadaan kawasan industri ini,” tukas dia. [ito]
